Republik Romawi, Monarki Hingga Kekaisaran (Part 1)

Republik merupakan istilah yang sangat sering kita dengar di zaman yang modern ini. Negara kita Indonesia juga menganut sistem pemerintahan ini, republik sebagai sisitem pemerintahan memang bukan merupakan inovasi yang baru melainkan sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Meskipun demikian, disepanjang sejarah, umumnya sistem pemerintah yang digunakan bukanlah berbentuk republik melainkan berbentuk kerajaan atau kekaisaran dimana terdapat seorang pemimpin yang berkuasa penuh.

Karenanya tidak mengherankan jika sepanjang sejarah kita lebih sering menemukan nama raja atau ratu yang sangat berpengaruh dan bukanlah seorang presiden dari negara yang berbentuk republik. Dalam sejarah kita dapat melihat beberapa bentuk negara republik misalnya republik Venesia dan republik Belanda, Republik Amerika, Revolusi Prancis dan sebagainya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan berbentuk republik, namun saat membicarakan mengenai republik apakah kamu mengetahui sejarah dari republik itu sendiri. Istilah republik memiliki sejarah yang sangat panjang, istilah republik dari Romawi berbeda dengan istilah demokrasi dari Athena. Kedua istilah ini memiliki sejarah yang sangat panjang, karena dalam artikel ini yang dibahas adalah republik, kami tidak akan menjelaskan tentang demokrasi Athena.

Sejarah Awal dari Kemunculan Sistem Pemerintahan Republik

Istilah republik digunakan oleh penulis dan negarawan bangsa Romawi untuk merujuk pada negara mereka sendiri. Republik yang dalam bahasa latin kuno merupakan penggabungan dari 2 kata dasar yaitu Res dan Publica dimana Res berarti benda, barang atau juga kepemilikan. Sedangkan Publica merupakan bentuk feminin dari kata Publicus yang berarti publik, masyarakat atau warga.

Jadi Res Publica bisa diterjemahkan sebagai barang publik atau bisa dipahami juga sebagai persoalan publik. Kata Res Publica ini lalu berkembang dalam berbagai bahasa dan muncullah kata republik dari bahasa Indonesia. Lalu apa asal usul yang lebih mendalam lagi tentang istilah ini?, kita perlu kembali lebih jauh tepatnya pada tahun 509 sebelum masehi, tahun dimana raja terakhir bangsa Romawi diasingkan dari kota Roma dan bangsa Romawi bersumpah untuk tidak pernah dipimpin oleh seorang raja.

Pertama untuk memberi konteks, kota Roma dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tunggal sampai 6 raja penerusnya. Lucius Tarquinius Superbus, adalah raja ketujuh sekaligus raja terakhir di kota Roma. Namun karena perbuatannya menimbulkan konflik diantara kelompok bangsawan Romawi ia akhirnya dibuang dari kota Roma. Revolusi ini dipimpin oleh Lucius Junius Brutus dan Lucius Tarquinius Collatinus.

Setelah raja terakhir dalam sistem monarki Romawi diasingkan, bangsa Romawi mendirikan sistem pemerintahan yang baru dengan apa yang dikenal oleh masyarakat modern sebagai republik Romawi. Bangsa Romawi pada akhirsnya menghapus kedudukan raja, dalam membagi-bagi kekuasaan yang ditinggalkan oleh raja bangsa romawi membentuk berbagai institusi baru yang bisa secara luas kita kelompokkan dalam 3 institusi utama yaitu senat, pejabat terpilih dan dewan majelis.

Pejabat terpilih berkapasitas untuk menjalankan pemerintahan negara, berbagai macam dewan majelis berkapasitas untuk memilih pejabat dan mengesahkan undang-undang. Lalu senat berperan sebagai pengawas bagi jalannya pemerintahan. Kami akan kupas lebih lanjut mengenai institusi-institusi ini, terdapat 4 kedudukan utama dalam pejabat terpilih yang diurutkan sesuai dengan tingkat kewenangan mereka yaitu dari tingkat yang paling rendah hingga yang teratas.

Quaestor yang berperan sebagai akuntan harta negara, Aediles yang berperan sebagai administrator domestik di Roma, Praetors yang berperan sebagai hakim dan memiliki komando pasukan Romawi, dan Consuls yang berperan sebagai pengaju undang-undang dan komandan tertinggi dalam pasukan Romawi. Dalam menjaga stabilitas negara, politik tidak dikuasai oleh individu, pejabat-pejabat ini digantikan setiap tahunnya melalui pemilihan umum dewan majelis.

Senat Romawi sendiri merupakan badan negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengarahkan kebijakan domestik, dan membentuk kebijakan militer dan kebijakan luar negeri. Senat terdiri dari 300 hingga 500 negarawan-negarawan yang memiliki kekayaan sesuai dengan ambang batas yang telah ditentukan dan juga dari bekas-bekas pejabat terpilih yang telah habis masa kedudukannya. Dalam perkembangannya, institusi ini didominasi oleh kelas elit bangsawan yang disebut kelas Patrician sedangkan kelas non bangsawan disebut kelas Plebian.

Merasa tidak puas dengan dominasi kelas Patrician, terjadi apa yang disebut dengan Secessio Plebis atau pemisahan diri warga Plebian yang merupakan suatu bentuk unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut hak politik yang lebih. Protes pertama terjadi pada tahun 494 sebelum masehi dan kembali terjadi sebanyak 4 kali, yang terakhir adalah tahun 287 sebelum masehi.

Karena tekanan dari protes ini, maka dibentuklah posisi khusus yang diberinama Tribune Of The Plebs, fungsi dari jabatan ini adalah sebagai fungsi pengawasan untuk kekuasaan pejabat-pejabat terpilih lainnya dengan memberikan Tribune Of The Plebs yang berupa hak untuk veto terhadap keputusan-keputusan para pejabat. Kekuatan yang cukup besar ini dibagi menjadi 10 individu sebagai Tribune Of The Plebs yang terpilih setiap tahunnya melalui dewan baru yang diberi nama Council Of The Plebs dimana hanya masyarakat Plebian yang dapat memberikan suaranya.